Rencana Pembangunan Gedung Delapan Lantai

Fakultas Hukum Kampus Bukit Besar

Rancangan Gedung 8 Lantai FH UNSRI

Palembang-Media Sriwijaya.
Rencana pembangunan gedung 8 lantai yang akan dibangun di Palembang oleh Dekan Fakultas Hukum Prof. Amzulian Rifai SH., LL.M., Ph.D.  yang diperkirakan “menelan” dana sebesar 49 miliar (sumber http://www.fh.unsri.ac.id/index.php/posting/47/ ).  Dana tersebut cukup fantastis untuk pembangunan gedung 8 lantai. Gedung tersebut nantinya akan terintegrasi/terhubung dengan gedung yang sudah ada selama ini, yaitu gedung Laboratorium dan Gedung Perpustakaan dan Gedung Zainal Abidin kampus Palembang. Ini merupakan hal positif untuk memajukan fasilitas Fakultas Hukum kampus Palembang.

Dikemukakan oleh Dekan Fakultas Hukum UNSRI bahwa  saat ini tahapan pembangunan telah memasuki tahapan konsultan oleh PT Perentjana Djaja.  Sebuah perusahaan konsultan pembangunan gedung ternama berkantor pusat di Jakarta.  Ditegaskan bahwa ada beberapa tujuan mengapa pembangunan gedung delapan lantai ini dilakukan.

Pertama, kebutuhan ruang kuliah yang sangat mendesak bagi program studi ilmu hukum.  Apalagi disamping program S1 yang saat ini jumlah mahasiswanya terus bertambah, program Magister Kenotariatan juga beraktivitas di kampus Bukit Besar.

Alasan kedua, mahasiswa fakultas  hukum kampus Bukit Besar membayar dana pembangunan sekitar Rp 17 juta per orang/tahun.  Dalam kenyataannya belum ada fasilitas pembangunan yang sepadan dengan apa yang mereka bayarkan.  Demikian juga dengan mahasiswa program Kenotariatan.  Bayarannya mahal, tetapi fasilitas masih belum memadai.

Alasan ketiga, program S2 Ilmu Hukum dan program Doktor Ilmu Hukum (S3) kedepan akan dipindahkan aktivitasnya di fakultas.  Tidak lagi dikelola oleh universitas.  Saat ini Program S2 dan S3 ilmu hukum masih terpusat di Program Pascasarjana.  Fakultas saat ini masih belum siap menerima pengelolaan program S2 dan S3 tersebut dikarenakan keterbatasan fasilitas.  Alasan lainnya, karena sejak berdirinya fakultas hukum UNSRI belum ada pembangunan fasilitas perkuliahan di kampus Bukit Besar yang signifikan.  Padahal, mahasiswa Fakultas Hukum Bukit Besar diwajibkan membayar uang sumbangan pembangunan yang cukup besar.  Justru penerimaan dari Fakultas Hukum Sore dapat mensubsidi kekurangan dana bagi pengelolaan fakultas hukum kampus Inderalaya.

Dijelaskan oleh Dekan bahwa dari dana sebesar sekitar Rp 49 Milyar yang dibutuhkan, baru tersedia Rp 10 Milyar saja.  Jadi masih kekurangan dana Rp 39 Milyar.  Diharapkan pihak rektorat juga menyumbang sejumlah dana secara signifikan. 

Sudah ada tim pembangunan yang profesional. Tim ini terdiri dari pihak rektorat (gabungan arsitek, fakultas teknik, Dinas PU Cipta Karya Provinsi serta tim pengawas yang juga melibatkan bapak H.KN. Sofyan Hasan mantan Dekan).  Bapak H.Fahmi Yoesmar, SH.MS bertindak sebagai ketua panitia pembangunan, Sekretaris pak Ir. Arifin dari PU Cipta Karya Provinsi, bapak Andi Udin sebagai tim Teknis. Lebih lanjut dikemukakan oleh Dekan “tidak usah ragu, jika relevan silahkan saja mahasiswa ikut mengawasi semua aspek rencana pembangunan ini asal berangkat dari pola fikir positif, berprasangka baik, bukan neko-neko dan berprasangka buruk yang sangat dekat dengan fitnah, ” Demikian keterangan Dekan Fakultas Hukum. (Maman)