Putusnya perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 38:

PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEMATIAN;

Perkawinan itu menjadi hapus karena salah satu pihak meninggal dunia, dengan meninggalnya salah satu pihak mengakibatkan pihak yang ditinggal statusnya berubah menjadi janda/duda yang dikuatkan dengan surat dan akta kematian pasangan hidupnya yang telah meninggal tersebut.

PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN;

Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim karena adanya tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.

Tuntutan tersebut dapat berupa:

1. Permohonan Talak (inisiatif dar suami)

2. Gugatan Cerai (inisiatif dari istri)

PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PUTUSAN HAKIM;

Perkawinan hapus yang diputuskan oleh hakim dengan alasan apabila salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal hinggal 10 (sepuluh) tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya

DASAR POLIGAMI

1.Al-Quran

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

3. PP Nomor 9 Tahun 1975,

4. PP Nomor 10 Tahun 1983 dan

5. PP Nomor 45 Tahun 1990

AL-QURAN

QS. AN-NISAA : 3

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Al-Qur’an surat An-Nisaa’ [4]: 129

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...”

UU Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapatmemberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

UU Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan poligami asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Pasal 4:1).

ijin untuk menikah lagi dapat diberikan jika salah satu dari syarat alternatif dipenuhi Pasal 4 ayat (2):

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain memenuhi salah satu syarat tersebut, semua syarat kumulatif di bawah harus dipenuhi  Pasal 5 ayat(1):

a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anak mereka.

PP Nomor 10 tahun 1983 pejabat dari PNS yang bersangkutan akan memberikan ijin apabila ternyata :

1. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

2. Memenuhi syarat alternatif dan semua syarat komulatif

3. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

4. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

5. Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasanlangsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau setingkat dengan itu.

PP Nomor 10 Tahun 1983 mempersulit Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terlibat dalam perkawinan poligami. PNS laki-laki yang mau berpoligami dan PNS perempuan yang mau menjadi istri kedua/ketiga/keempat seorang yang bukan PNS harus memperoleh ijin dari pejabat (Pasal 4:1 & 3). PNS perempuan tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat seorang PNS (Pasal 4:2).

PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan revisi PP Nomor 10 Tahun 1983. Pada bulan Desember 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PP tersebut direvisi kembali supaya peraturan yang ada tentang poligami mencakup bukan hanya PNS tetapi juga pejabat negara, pejabat pemerintah dan masyarakat umum. Presiden Republik Indonesia juga berencana memperketat sanksi kepada pelanggar PP

POLIGAMI SEBAGAI BENTUK PENGUNGGULAN LAKI-LAKI TERHADAP PEREMPUAN

Poligami pada hakekatnya merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki dan penegasan bahwa fungsi istri dalam perkawinan adalah hanya untuk melayani suami. Ini bisa terlihat dari alasan yang dapat dipakai oleh Pengadilan Agama untuk memberi izin suami melakukan poligami (karena istri cacat badan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat melahirkan keturunan).

Dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami:

a. Timbul perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, istri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.

b. Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi seringkali pula dalam prakteknya, suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.

c. Hal lain yang terjadi akibat adanya poligami adalah sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis.

d. Yang paling mengerikan, kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS) dan bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.

e. Selain itu, dengan adanya poligami, dalam masyarakat sering terjadi nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuannya karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekwensinya juga dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

KEWAJIBAN SUAMI YG BERPOLIGAMI

Pasal 5 ayat 1 (point b) UU no.1/1974 menyebutkan: salah satu syarat yang harus dipenuhi suami agar permohonan poligaminya disetujui Pengadilan adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 41 (poin c dan d) Peraturan Pemerintah RI No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 juga menyebutkan bahwa Pengadilan dapat memeriksa ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

a. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda- tangani oleh bendahara tempat suami bekerja ; atau

b. surat keterangan pajak penghasilan, atau;

c. surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.

pasal 42 ayat 1 PP No.9/1975…Pada saat proses pemeriksaan atas penghasilan suami, istri harus hadir Pasal 34 (ayat 1) UU No.1/1974 yang mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri menyebutkan: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya.

PP No. 9/1974 pasal 41 poin d yang pada intinya menyatakan bahwa istri dapat meminta agar Pengadilan juga memeriksa ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil memenuhi kewajibannya dengan memerintahkan suami membuat surat pernyataan atau janji secara tertulis.

Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dapat ditunjukkan dengan membuat surat pernyataan atau janji dari suami (pasal 41 poin d, PP No. 9/1975).

PROSES BERACARA BERPOLIGAMI

    Adapun proses dalam acara pengadilan agama dimana dalam pemeriksaan pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristri lebih dari seorang.

Adapun perjanjian pranikah (prenuptial agreement), yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.

Perjanjian pranikah biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.

Tujuan diadakannya perjanjian pranikah :

DASAR HUKUMNYA;

Dalam Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, hal perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V  tentang Perjanjian Perkawinan, yaitu pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut.:

Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

KEDUDUKAN PERJANJIAN PRANIKAH

Menurut M. Rezfah Omar;

posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan, karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh UU Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.

Menurut Oliver Richard Jones

MATERI PERJANJIAN PRANIKAH

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UU NO.1/1974

Pasal 2 ayat (1)

perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 ayat (2)

perkawinan sah menurut negara apabila telah dicatatkan di pencatatan negara.

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT

Perkawinan dinyatakan sah apabla perkawinan tersebut diselenggarakan secara upacara adat dengan memenuhi semua persyaratan-persyaratan untuk masuk ke dalam suatu sistem kekerabatana adata yang dimaksud.

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM AGAMA ISLAM

1. jika diselenggarakan ditempat mempelai, atau dimasjid, atau dikantor agama.

2. melaksanakan akad nikah yang berua ijab (serah) yang diucapkan wali catin, dan kabul (terima) yang diucapkan oleh catin pria.

wali nikah catin wanita: 

bapak dari mempelai wanita

saudara laki-laki mempelai wanita, kakek, paman, saudara sepupu laki-laki yang kesemuanya masih mempunyai hubungan darah. 

wali hakim

3. lafaz akad nikah (ijab dan kabul) harus diucapkan dengan jelas dan lantang.

4. dihadapan dua orang saksi sah.

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT AGAMA KRISTEN/KHATOLIK

perkawinan sah apabila syarat-syarat perkawinannya telah dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan dihadapan pastur datau imam dengan mengucapkan janji bersatu dengan dihadirioleh 2 (dua) orang saksi.

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama kristen/khatolik:

1. kedua mempelai harus sudah dibaptis

2. telah melewti sakramen

3. kesepakatan kedua mempelai (tidak dipaksa untuk menikah)

4. tidak ada kekeliruan tentang diri orangnya

5. untuk pria minimal 16 tahun dan wanita minimal 14 tahun.

6. salah satu atau kedua calon pengantin tidak terikat perkawinan sebelumnya

7. perkawinan dilakukan dengan diteguhkannya dihadapan pastur/pendeta.

SAHNYA PERKAWINAN  MENURUT AGAMA HINDU

Berdasarkan ajaran agama Hindu, perkawinan itu sah apabila dilakukan dihadapan Brahmana atau Pendeta atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan tersebut

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama hindu:

1. Dilaksanakan berdasarkan hukum Hindu

2. Kedua calon suami-istri harus beragama Hindu

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM AGAMA BUDHA

Menurut agama Budha suatu perkawinan akan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan agama Budha Indonesia

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama budha:

1. Kedua mempelai harus menyetujui dan cinta mencintai

2. Kedua mempelai harus mengikuti penataran yang diberikan Pandita satu bulan sebelum perkawinan dilangsungkan.

3. Umur kedua mempelai sudah mencapai 21 tahun dan jika belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau wali yang bersangkutan.

4. Perkawinan hanya dibolehkan jika wanita berumur 17 (tujuh belas) tahun dan pria berumur 20 (dua puluh) tahun.

5. Kedua mempelai tidak ada hubungan darah dan susuan.

6. Diantara mereka tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain

7. Tempat upacara perkawinan harus dilakukan di Vihara atau Cetya atau didepan altar suci sang Budha atau Bodhisatwa.

Tujuan Perkawinan Menurut UU No.1/74

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Agama:

1. Menurut Hukum Agama Islam:

untuk menegakkan agama Allah, mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, mencegah maksiat dan untuk membina keluarga (rumah tanggal) yang teratur dan damai dengan mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya

2. Menurut Agama Kristen: 

3. Menurut Agama Hindu:

untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (anak pria) yang menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka put.

4. Menurut Agama Budha:

untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Shang Yang Adi Budha atau Tuhan YME, para Budha dan Bodhisatwa Mahatsatwa.

Menurut Gramatika

Berasal dari kata KAWIN terjemahan bahasa arab NIKAH

Nikah : arti sebenarnya Berkumpul, sedangkan arti kiasan adalah akad.

Menurut BW / KUHPerdata

Pasal 26 BW : Jalinan dalam hubungan-hubungan perdata saja

Pasal 81 BW : tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.

Menurut UU No.1/1974

Pasal 1

Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RT) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.

Menurut Doktrin

Menurut Hukum Adat

Perkawinan Jujur:  masuk ke keluarga pria

Perkawinan Semenda: masuk ke keluarga perempuan

Perkawinan Bebas : masuk ke keluarga dua belah pihak